Peran lembaga pendidikan atau dunia universitas sangat strategis dalam upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk kerjasama antara KPK dengan Universitas yaitu terkait Perekaman Persidangan Tipikor yang telah berjalan sejak tahun 2008 seiring dengan terbentuknya pengadilan Tipikor di daerah. Kerjasama tersebut meliputi 34 Universitas di Indonesia dengan dua tujuan utama, yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas proses peradilan khususnya Tipikor dan pemberdayaan kerjasama dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi.

Kegiatan perekaman persidangan yang dilakukan oleh Universitas ini pada awalnya bertujuan untuk memberikan dampak positif dalam pelaksanaan proses persidangan tipikor di daerah, diantaranya adalah mngubah perilaku hakim maupun jaksa ketika dalam persidangan kea rah yang lebih baik karena merasa diawasi, jadwal sidang lebih transparan, membantu panitera dalam melakukan pemberkasan dengan adanya rekaman persidangan, dari sisi putusan, lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum adanya perekaman, menjadi trigger bagi kampus dalam melakukan pengawasan peradilan, dan sebagai bahan pembelajaran mahasiswa maupun para akademisi dibidang hukum.

Perekaman sidang ini dilakukan untuk kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK maupun oleh aparat penegak hukum lainnya yang memenuhi kriteria yang diamanatkan UU No.30/2002 Pasal 11: (1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (2) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau, (3) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berikut rekapitulasi perekaman persidangan kasus korupsi tahun 2014 hingga 2016 yang meliputi jumlah perkara persidangan per bulan, baik yang masuk/berjalan maupun yang putus, per wilayah, kepemilikan perkara, dan Tim dari Universitas yang melakukan rekam sidang:

(Visited 245 times, 1 visits today)