Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi  selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Terkait dengan kewenangan tersebut, KPK mengkategorikan laporan gratifikasi yang diterimanya berdasarkan:

  • Jenis peristiwa: acara adat, keagamaan, tugas pelayanan, tugas non-pelayanan, ulang tahun, mutasi/promosi/pisah sambut, pernikahan, seminar/diklat/workshop, dll
  • Jenis penerimaan: barang, uang, makanan, rabat/diskon, fasilitas penginapan, fasilitas lainnya, tiket perjalanan, dll

 

(Visited 341 times, 1 visits today)