Pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas KPK. Setiap elemen bangsa ini dapat berkontribusi, termasuk masyarakat umum. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPK membuka saluran-saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan tindakan pidana korupsi (tipikor) yang sesuai dengan kewenangan KPK yang diatur dalam UU No.30/2002 Pasal 11. Pengaduan dapat disampaikan kepada KPK melalui datang langsung ke KPK, surat, telepon, facsimile, SMS atau KPK Whistleblower System (KWS). Tindak lanjut penanganan pengaduan tersebut sangat tergantung pada kualitas laporan pengaduan yang disampaikan. 

Di bawah ini adalah Informasi pengaduan masyarakat yang diterima KPK dari tahun 2004 sampai tahun 2017:

 

(Visited 406 times, 2 visits today)